-->

Iklan

Tingkatkan Kapasitas SDM Staf Tangani Laporan,Bawaslu Sidrap Gelar Pertemuan

ERSAN/ICCANK KORWIL SULSEL
18.9.20, Jumat, September 18, 2020 WIB
masukkan script iklan disini


SIDRAP.KOMPAKNEWS.CO.ID ONLINE—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidenreng Rappang gelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Staf terkait penanganan pelanggaran dengan tema “Persiapan Pelaporan Pelanggaran Pemilu” di Ruang Media Center Bawaslu Sidrap, Kamis, (17/9/2020).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sidrap Asmawati Salam, S.Ag, dan dihadiri oleh Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Muhardin, SH Selaku Narasumber, Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat & Hubungan Anatar Lembaga Andi Syaiful, S.Sos, Koordinator Sekretariat Edi Irwanto Malik, S.TP, serta seluruh Staf Bawaslu Sidrap.
Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Sidrap menyampaikan ucapan terima kasih kepada Koordinator Sekretariat atas fasilitas yang telah disiapkan sehingga acara tersebut bisa terlaksana dan meminta kepada seluruh staf Bawaslu Sidrap untuk saling bahu membahu dalam melaksanakan kegiatan dibawaslu.

“Saya berharap kepada teman-teman staf didivisi manapun ditempatkan marilah kita bahu membahu dalam kegiatan bawaslu, jangan saling berharap dan memiliki kesadaran bahwa kegiatan yang dilakukan bukanlah kegiatan divisi melainkan tanggung jawab kita bersama” Ungkap Asma.

“Semoga setelah kegiatan ini dilaksanakan teman-teman Staf mampu memahami dan mencerna dengan baik apa yang disampaikan pemateri dan mampu melakukan proses Penerimaan laporan dari Pihak Pelapor tanpa terkecuali, itulah harapan saya” Tutur Asma
Dalam materinya Muhardin Memulai dengan Pengenalan Format yang dipergunakan dalam penerimaan laporan yaitu format Model B.1 dan tanda bukti penerimaan laporan Format Model B.3, selanjutnya membahas tentang tata cara, teknis dan proses penerimaan laporan dan dijelaskan pula bahwa dalam penerimaan laporan ada dua jenis yaitu laporan, yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yaitu Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu dan peserta Pemilu sedangkan yang melaporkan Temuan yaitu dari Pengawas Pemilu.

“Orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yaitu Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu dan peserta Pemilu yang mengetahui Dugaan pelanggaran dalam kurung waktu maksimal 7 hari ” Tegas Muhardin.

“Laporan dugaan Pelanggaran diterima berdasarkan hari kerja, selanjutnya apabila persyaratan formil atau materilnya tidak terpenuhi maka diberi waktu kepada pelapor untuk melengkapinya selama tiga hari, itu sesuai dengan regulasi Perbawaslu’’ Tutup Muhardin.

Yang lebih menarik dari kegiatan ini yaitu sebelum materi disampaikan narasumber terlebih dahulu peserta dites pengetahuan tentang mekanisme penerimaan laporan dengan cara membagikan soal pilihan ganda dan hasilnya 70 persen peserta menjawab dengan benar, selanjutnya setelah narasumber memberikan materi dan membagikan soal kembali kepada peserta dan hasilnya sangat memuaskan yaitu mencapai 99 persen peserta menjawab dengan benar, itu berarti peserta dengan cermat menangkap materi yang dibawakan oleh narasumber. (Yusriel/ BWS).

Iccank
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini