-->

Iklan

Pimpinan DPRD Luwu Utara Anggap Sanksi DO 6 Mahasiswa Unanda oleh Pihak Rektorat Keterlaluan

HERMAN LUTRA
12.10.20, Senin, Oktober 12, 2020 WIB
masukkan script iklan disini

KompakNews co.id luwu Utara
Sejumlah Mahasiswa asal Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo yang di DO (Drop Out) oleh kampusnya menemui Ketua DPRD Luwu Utara dan Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Di ruang kerjanya (Sabtu) 10/10/2020.

Maksud kedatangan mereka untuk mencari bantuan terkait ketidakadilan pihak Rektorat Unanda yang telah memberhentikan status mereka sebagai mahasiswa secara sepihak.


Ketua DPRD Luwu Utara Drs Basir usai mendengar kesaksian mahasiwa Unanda itu katakan bahwa apa yang dilakukan pihak Rektorat kepada mahasiswanya sangat tidak rasional.

“Men ‘DO’ kan mahasiswa tanpa melakukan diskusi dan mencari tahu substansi persoalan itu saya anggap keterlaluan, apa salahnya menemui anak anak kita dulu untuk mendengarkan aspirasi mereka, bukan dengan cara berlebihan seperti itu,” ujar Drs. Basir.

Ia menambahkan jika pihak rektorat punya alasan tertentu untuk tidak menemui mereka saat melakukan aksi demo, maka alasan tersebut harus objektif, bukan langsung memberhentikan, apalagi anak-anak tidak bertindak anarkis saat aksi.

“Anak anak kita ini sudah hampir selesai kuliahnya, rata rata semester sembilan, meskipun begitu mereka harus tetap dibina, bukan malah di binasakan, apalagi mereka tidak melakukan pengrusakan di dalam kampus saat aksi,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Karemuddin katakan, bahwa seharusnya pihak Rektorat Unanda itu menjelaskan secara konkret terkait aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswanya.

“Ini bukannya menemui mahasiswa tapi justru menghindari, dan parahnya lagi, pihak rektorat sampai men ‘DO’ kan mahasiswanya tanpa surat peringatan sebelumnya, itu saya anggap terlalu lah, masa sih Rektorat harus seperti itu,” terangnya.

Ia juga mendengar kesaksian mahasiswa Unanda bahwa pada saat melakukan aksi demo, pihak rektorat justru menampakkan sikap arogansinya dengan mengacungkan badik kepada mahasiswa nya yang menggelar aksi.

“Adek adek ini hanya minta kejelasan, lantas seorang bergelar doktor mengancam mahasiswa nya dengan badik, itu saya anggap sebagai aksi koboy terhadap mahasiwa, gak boleh itu,” pungkas politisi PAN itu.

Oleh karena itu, kedua pimpinan DPRD Luwu Utara ini berjanji akan meneruskan masalah ini kepada pemerintah daerah bersama dengan Komisi yang menangani persoalan tersebut di DPRD Luwu Utara. Bahkan bila diperlukan, masalah ini akan di bawa ke pihak kopertis yang membawahi Unanda Palopo.

Untuk diketahui, Unanda Kota Palopo memberikan sanksi berat kepada 6 mahasiswa program studi (Prodi) Teknik Sipil. Keenam mahasiswa itu dikenai sanksi drop out (DO) lantaran menggelar aksi demonstrasi.

Aksi itu menuntut dua hal yaitu Biaya Penyelenggara Pendidikan (BPP) bagi korban terdampak banjir bandang Masamba digratiskan dan BPP akibat pandemi Covid-19 diturunkan.

Dari keenam mahasiswa Unanda Palopo yang di DO itu dua diantaranya adalah mahasiswa asal Kabupaten Luwu Utara.(*)

Herman/tim
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini