Komisi II DPRD Lutra Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Irigasi

KompakNews co.id luwu Utara--- Pelaksanaan galian irigasi desa bungadidi kecamatan tana lili kabupaten luwu utara menuai banyak sorotan dari warga setempat. 

Berdasarkan pengaduan warga setempat kepada Dewan pimpinan cabang komado garuda sakti lembaga aliansi indonesia yang beralamat kan di desa Baebunta kec Baebunta Kabupaten luwu utara, melayangkan surat ke lembaga legislatif. dalam surat itu diungkapkan beberapa item keluhan warga .

Antara lain : tidak memajang  desain gambar proyek sebagai keterbukaan informasi publik juga kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat setempat.

Proyek tersebut diketahui  bersumber dari APBD Provinsi melalui Dinas PUPR  Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.456.495.331,

Menanggapi surat tersebut, DPRD kabupaten Luwu utara melalui komisi II  akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) rabu 06/01/2021 di ruang gabungan komisi. 

Rapat tersebut dihadiri beberapa anggota DPRD lutra, dari berbagai fraksi, dan Dewan Pimpinan Cabang Komando Garuda Sakti KGS Lemabaga Aliansi Indonesia sebagai keterwakilan warga, 

Juga turut pula hadir dari dinas PUPR provinsi beserta  pelaksana proyek dan kepala desa bungadidi beserta kepala dusunnya.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II Ahsal Arifin dari praksi partai golkar di dampingi Suaib dari partai PKB serta beberapa anggota DPRD lainnya dari berbagai fraksi. 

Penyerapan aspirasi dari masyarakat  dilaksanakan secara formal dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.  

Setalah mendengar keluhan dari warga yang di wakili oleh Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti KGS bersama kepala desa Bungadidi

ketua komisi II DPRD kabupaten Luwu Utara Ahsal Arifin telah mengambil kesimpulan 

Dan mengatakan"sesuai Hasil RDP, hari ini Komisi III DPRD Kab.Luwu Utara yang membidangi pengawasan pembangunan teresebut akan turun kelokasi melihat proyek,"ucapnya 

Dan saya juga berpesan kepada perwakilan yang hadir dari dinas PUPR Provensi dan juga kontraktor agar lebih mengedepan kan etika  dan bekerja secara profesioanal jangan se enaknya saja mau kerja tanpa pamit kepada pemerintah setempat jangan merasa karena ini proyek provensi. 

"Mohon bekerja secara profesional dan transparan ke masyarakat sebab itu sangat penting dalam suatu pekerjaan proyek baik itu proyek APBD daerah maupun APBD Provinsi atau APBN sekalian.

Jadi saya tegaskan kepada pihak kontraktor harus memajang gambar pekerjaan agar masyarakat ketahui volumenya dan titik kordinatnya dimana termasuk sumber anggaran dan nilai kontraknya, jika tidak kami akan hentikan kegiatan anda dan akan kami bawa masalah ini  ke tingkat DPRD Provensi," Tegas Arifin.

Ia menambahkan, kami selaku angota Dewan perwakilan rakyat daerah dari komisi II sangat beterima kasi kepada dewan pimpinan cabang komando garuda sakti Lemabaga Aliansi Indonesia yang telah aktif membantu keluhan masyarakat. Insyah allah kami akan turun lokasi dalam waktu dekat ini melihat langsung pekerjaan itu sebagai mana yang dikeluhkan masyarakat. 

Ketua Komando garuda sakti lutra Tandi buni" menegaskan jika pelaksana dan dinas terkat masi tetap tutup mata terhadap keluhan masyarakat dan masi tetap tidak transparan maka hal ini kami laporankan ke pihak yang berwajib untuk di proses secara hukum. upaya kami  untuk mencari solusi sudah cukup profesional karena kami sudah mengikuti jenjang," Ucap ketua Lembaga Aliansi Indonesia saat rapat RDP berlangsung.

(SP/HL)