-->

iklan

Iklan

Kejati Sulsel Tepis Kriminalisasi Petani Lansia di Soppeng

Herman / emank setia
20.2.21, Sabtu, Februari 20, 2021 WIB
masukkan script iklan disini

Makassar,Kompaknews.Co.Id---Kejaksaan Tinggi Sulsel angkat suara terkait tudingan kriminalisasi terhadap pria berusia 75 tahun, Natu Bin Takka, oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH Makassar).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil, mengatakan saya coba meluruskan, ujarnya "perkara ini adalah perkara kehutanan yang sebenarnya sudah menjadi atensi oleh Pemda Soppeng, pimpinan kami serta pihak Kehutanan dalam hal ini Gakkum KLHK Sulsel,” ungkap Idil, pada sejumlah awak media, Jumat (19/02/2021).

Idil mengatakan, dalam perkara ini, LBH Makassar harusnya dapat melihat secara utuh, Natu bin Takka (75) dianggap dengan sengaja menebang 55 batang pohon jenis tectona grandis, jenis jati dengan kualitas bagus, jelasnya

Kami sampaikan, terdakwa Natu (75 ) ini adalah sebagai  pelaku utama yang masuk kawasan hutan lindung yang memotong pohon kayu jati tersebut, diapun berperan memotong kayu sebanyak 55 pohon pake alat chainsaw, beber Idil.

Untuk peran terdakwa Ario dia memotong dan bersihkan dahan dan ranting,
dan Sabang, berperan mengolah pohon kayu menjadi balok, papan, juha terdakwa 2 dan 3 mengangkut kayu olahan tersebut, tandas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel.

Masih kata Idil, perlu kita ketahui pohon yang ditebang itu pohon jenis tectona grandis merupakan pohon jati dengan kualitas bagus, faktanya yang ditebang sampai 55 pohon, sembari "memperlihatkan foto barang bukti yang belakangan sudah dalam bentuk balok kayu serta papan siap pakai". 

Ditegaskan oleh Idil, sesuai pasal yang dituduhkan yakni pasal 82 Undang-undang P3H, Natu terancam 5 tahun penjara. 

“Tapi coba dilihat, Kejari Soppeng hanya menuntut 4 bulan, dan ternyata Majelis Hakim jauh lebih bijak dan menjatuhkan hukuman selama 3 bulan penjara,” ungkapnya. 

Terakhir, Idil mengatakan, jadi, mari kita pahami dari aspek hukumnya, dan salah satu pertimbangan dalam perkara Natu tersebut, itu karena dia hanyalah masyarakat setempat yang tidak berkaitan dengan korporasi, hanya pribadi sehingga kami menganggap harus dijatuhi hukuman yang adil dan memiliki edukasi dan efek jera, pungkas Idil. (*)

(Sumber & article Penkum Kejati Sulsel)
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini