-->

Iklan

Tiga Ranperda Segera Dibahas di DPRD Sidrap

ERSAN/ICCANK KORWIL SULSEL
16.7.21, Jumat, Juli 16, 2021 WIB
masukkan script iklan disini


SIDRAP.KOMPAKNEWS.CO.ID—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidrap melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyerahan 2 rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah, dan 1 ranperda inisiatif DPRD, Kamis (15/7/2021). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD, H. Ruslan didampingi Wakil Ketua, Andi Sugiarno dan H. Kasman. 

Hadir dalam rapat, Bupati Sidrap, H. Dollah Mando, Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf, dan Sekretaris Daerah, Sudirman Bungi. Turut hadir, unsur forkopimda, para asisten, kepala OPD, dan undangan lainnya. 

Dua ranperda usulan pemda yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap TA 2020, dan Perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sementara Ranperda Usulan inisiatif DPRD yakni Perubahan Atas Perda No.4 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. 

Bupati Sidrap dalam sambutannya mengatakan, 2 ranperda yang diserahkan pemerintah daerah adalah daftar prioritas program pembentukan Peraturan Daerah TA 2021.

Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, terang Dollah, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 320 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Penyerahan ranperda ini merupakan bagian dari tahapan yang dimulai dari audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK dan review Inspektorat Daerah, dan selanjutnya  dibahas bersama dengan anggota DPRD," sebutnya.

Sementara, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 tentang PBB-P2 merupakan evaluasi pajak dan retribusi daerah serta melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. 

Pemerintah daerah berinisiatif untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif terhadap perda yang terkait pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta meningkatan kualitas pelayanan publik.

"Salah satu hasil evaluasinya adalah Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang PBB-P2 perlu dilakukan perubahan dalam bentuk penyesuaian tarif untuk disesuaikan kondisi faktual dan perkembangan ekonomi terkini masyarakat Sidrap," jelasnya.

Mengenai ranperda ranperda usulan DPRD Sidrap, disebutkan, Ketua Bapemperda DPRD Sidrap H. Pathuddin, menyebut urgen untuk dibahas.

"Hal ini agar penyelenggaraan toko swalayan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien tanpa merugikan kepentingan masyarakat dan pengusaha kecil dan mikro," tandasnya.

ERSAN
Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini