Breaking News

Ketua PN Sidrap Jadi Narsum Bekali Panwascam



SIDRAP.KOMPAKNEWS.CO.ID—Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidrap, Jumadi Apri Ahmad SH MH hadir sebagai nara sumber di acara fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan umum. Jumat, 2 Desember 2022 di Ball Room Al Gony Hotel Grand Sidny Pangkajene kabupaten Sidrap.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sidrap, Asmawati Salam S.Ag, MH, yang memandu acara sedikit paparkan materi yang akan dibawakan Ketua pengadilan Sidrap yaitu seputar penyelesaian sengketa pemilu dalam konteks penyelesaian sengketa secara mediasi sehingga tidak lanjut ke ajudikasi.

"Kalau belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, hampir semua sengketa pemilu yang muncul mengajukan upaya penyelesaian konflik antara peserta dengan penyelenggaran melalui peradilan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita menghadirkan materi ini," kata Asmawati.

Sementara Jumadi Apri Ahmad dalam materinya menekankan pentingnya jajaran pengawas pemilu, baik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten kota memahami dasar-dasar teknik penyelesaian sengketa Pemilu.

Dihadapan 33 peserta sosialisasi dari unsur pengawas kecamatan (panwascam), Jumadi Apri Ahmad menyampaikan bahwa ada berbagai bentuk penyelesaian konflik yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih, salah satunya ajudikasi. 

Menurutnya, ajudikasi adalah metode penyelesaian konflik yang menunjuk pihak ketiga sebagai penengah.

Ajudikasi, paparnya merupakan salah satu cara penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat. 

Meski demikian, kata Jumadi Apri Ahmad lagi, tidak semua permasalahan memerlukan langkah ajudikasi. Menurutnya, hanya permasalahan yang berat atau melanggar hukum negara yang memerlukan langkah ajudikasi yang harus diputuskan melalui pengadilan

Dalam konteks penanganan sengketa Pemilu, sebut Jumadi Apri Ahmad, Bawaslu, dalam hal ini termasuk Panwascam dapat mengambil peran dalam melakukan penyelesaian perkara dengan cara mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik

Malahan, sebut Jumadi Apri Ahmad, upaya penyelesaian sengketa Pemilu yang efektif saat ini diyakini masih lebih bagus melalui proses mediasi yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. 

"Bahkan bukan cuma bisa melakukan proses mediasi, Bawaslu bahkan punya kewenangan yang lebih besar lagi yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kewenangan itu adalah dapat  melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang salah satunya adalah pelanggaran administrasi pemilu," tukas Jumadi Apri Ahmad. 

Kembali ke materi pokok, sambung Jumadi Apri Ahmad, petugas Bawaslu sangat perlu memiliki pengetahuan tentang teknik penyelesaian sengketa Pemilu, khususnya pada konteks mediasi. 

Salah satunya, petugas Bawaslu seideal mungkin harus bisa me-repramming narasi (bahasa) saat melakukan mediasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, "Intinya, bagaimana permasalahan itu selesai dengan menyediakan opsi-opsi, bukan harus sesuai keinginan kita," ujar Jumadi Apri Ahmad

Disebutkannya, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Ersan

0 Komentar

© Copyright 2022 - KOMPAKNEWS.CO.ID